Ini Delapan Poin Perintah Jokowi Pada Penegak Hukum yang Dinilai Pengamat Sebagai "Kampungan"

post-feature-image

Media Pribumi - Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada penegak hukum terkait dengan larangan kriminalisasi diskresi kebijakan kepala daerah dinilai tidak tepat. Khususnya terkait dengan frasa “kerugian negara harus kongkret tidak boleh mengada-ada”.

“Kata mengada-ada itu kampungan. Itu gak boleh ngomong begitu. Kaya main-main ngurus negara,” ketus pakar hukum Universitas Islam Indonesia, Muzakir saat dihubungi Aktual.com, Minggu (4/9).

Kata dia, kata mengada-ada terasa awam dalam bahasa hukum. Masih banyak padanan kata yang seharusnya dipiliha. Menurutnya, kata tersebut tidak dapat diterima dengan logika.

“Seharusnya kalimatnya, ‘harus ada perhitungan pasti kerugian negera’. Jangan pakai mengada-ada, itu dari mana logikanya?” ketusnya.

Kendati demikian, Muzakir tetap berpikir positif bahwasanya ‘pembisik’ atau Jokowi sekalipun telah memberikan kalimat yang tepat untuk menjelaskan instruksi tersebut. Tapi kalau benar redaksional perintah itu datang dari Jokowi, menurutnya tidak profesional.

“Itu keterlaluan. Kelihatan gak profesional. Kalau benar sumbernya dari ring 1, benar-benar keterlaluan itu,” pungkasnya.
Seperti diketahui Jokowi membuat poin perintah kepada penegak hukum. Perintah presiden itu kemudian dipasang sebagai pedoman penegakan hukum di Kejaksaan Agung, Berikut isisnya:

1. Kebijakan dan diskresi pemerintah daerah tidak boleh dipidanakan
2. Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas, mana pengembalian dan yang bukan.
3. Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu.
4. Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada.
5. Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan.
6. Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
7. Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan
8. Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.

Sumber : aktual.com

Baca juga :









COMMENTS

Nama

bencana,3,bisnis,59,daerah,182,daerahjakarta,1222,daerahpadang,42,ekonomi,400,hiburan,30,hukum,910,inspirasi,11,internasional,233,islam,398,kesehatan,10,kriminal,89,militer,14,olahraga,22,opini,15,pahlawan,5,pendidikan,17,peristiwa,722,politik,1097,selebriti,44,sosial,102,teknologi,3,tips,3,tokoh,7,video,114,
ltr
item
Media Pribumi: Ini Delapan Poin Perintah Jokowi Pada Penegak Hukum yang Dinilai Pengamat Sebagai "Kampungan"
Ini Delapan Poin Perintah Jokowi Pada Penegak Hukum yang Dinilai Pengamat Sebagai "Kampungan"
https://1.bp.blogspot.com/-LYB5uWhLobw/V8xFk65Or0I/AAAAAAAAesk/UVKNWMm8zuUWc5ThKUx39fTI5Rgw9zzIACLcB/s1600/jokowi%2Bkampungan.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LYB5uWhLobw/V8xFk65Or0I/AAAAAAAAesk/UVKNWMm8zuUWc5ThKUx39fTI5Rgw9zzIACLcB/s72-c/jokowi%2Bkampungan.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2016/09/ini-delapan-poin-perintah-jokowi-pada.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2016/09/ini-delapan-poin-perintah-jokowi-pada.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy