Ketika Putusan Pengadilan Harus ‘Tunduk’ oleh Pemerintah dan Pengembang Reklamasi

post-feature-image

Media Pribumi - Mungkin kita harus mengingat kembali ketika Ketua majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Adhi Budi Sulistyo, memenangkan gugatan nelayan atas izin reklamasi Pulau G.  Adhi, dalam sidangnya, Selasa, 31 Mei 2016, menjelaskan, tidak ada kepentingan umum dalam proyek reklamasi.

Hakim mengabulkan gugatan nelayan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Dalam putusan itu, hakim mengabulkan semua gugatan dan membatalkan SK Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

Namun kini, semua putusan hukum itu tidak berlaku bagi Menko Kemaritiman yang Baru, Luhut Binsar Padjaitan memutuskan melanjutkan proyek reklamasi pulau G.

Keputusan Menko Luhut seolah membenarkan dugaan publik mengapa dirinya ditempatkan pada menko kemaritiman pada perombakan kabinet jilid II yaitu menyelamatkan kepentingan pengembang dalam proyek reklamasi.

Peemrintah Jokowi telah meniadakan proses supremasi hukum yang telah diputuskan PTUN.

Tidak menghormati keputusan hukum yang ada, dan lebih menmepatkan posisi diri sebagai pembela kepentingan pengembang, lantas apakah ini semua adalah sebuah kewajaran?

Pelanggaran hukum dan undang undang menjadi hal yang biasa dilakukan, membuat kepercayaan akan intergritas dan independensi pemerintah Jokowi saat ini dipertanyakan oleh publik? berdiri demi kepentingan rakyat ataukah berdiri di atas kepentingan pengembang.

Sumber : lingkaran

Baca juga :









COMMENTS

Nama

bencana,3,bisnis,60,daerah,189,daerahjakarta,1228,daerahpadang,43,ekonomi,405,hiburan,30,hukum,951,inspirasi,11,internasional,235,islam,401,kesehatan,10,kriminal,90,militer,14,olahraga,23,opini,15,pahlawan,5,pendidikan,17,peristiwa,746,politik,1104,selebriti,44,sosial,107,teknologi,3,tips,3,tokoh,8,video,115,
ltr
item
Media Pribumi: Ketika Putusan Pengadilan Harus ‘Tunduk’ oleh Pemerintah dan Pengembang Reklamasi
Ketika Putusan Pengadilan Harus ‘Tunduk’ oleh Pemerintah dan Pengembang Reklamasi
Mungkin kita harus mengingat kembali ketika Ketua majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Adhi Budi Sulistyo, memenangkan gugatan nelayan atas izin reklamasi Pulau G. Adhi, dalam sidangnya, Selasa, 31 Mei 2016, menjelaskan, tidak ada kepentingan umum dalam proyek reklamasi.
https://1.bp.blogspot.com/-x7vyhvvW-2M/V9ld-r4H1_I/AAAAAAAAffk/cIygoRUUnKIkn18CPNcqNpjoAadIvhVHwCLcB/s640/pengembang%2Bptun.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-x7vyhvvW-2M/V9ld-r4H1_I/AAAAAAAAffk/cIygoRUUnKIkn18CPNcqNpjoAadIvhVHwCLcB/s72-c/pengembang%2Bptun.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2016/09/ketika-putusan-pengadilan-harus-tunduk.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2016/09/ketika-putusan-pengadilan-harus-tunduk.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy