Pemerintah Ngebet Revisi PP No 99 Tahun 2012, Akhirnya Koruptor Bebas Dapat Remisi Berkali-kali Revisi

post-feature-image

Media Pribumi - Langkah pemerintah yang ingin merevisi PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terus mendapat kecaman dari pegiat antikorupsi.

Alasannya, dalam draf revisi tersebut, syarat justice collaborator dalam pengajuan remisi bakal dihapuskan. Hilangnya syarat tersebut, dikhawatirkan akan membuka keran obral remisi bagi koruptor.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menuturkan, rencana revisi PP 99/2012 tersebut sangat mendadak. Setelah satu bulan dilakukan pembahasan secara tertutup, draf revisi tersebut baru bisa diakses publik. 

"Isinya cukup mengagetkan karena menghilangkan syarat justice collaborator dalam pem­berian remisi," katanya dalam diskusi di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta, kemarin.

Pihaknya mencatat, sejak 2015 lalu pemerintah terus berusaha merevisi PP 99/2012, khususnya terkait pemberian remisi kepada napi kejahatan extraordinary crime seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. 

Pemerintah berupaya meng­hapuskan syarat justice col­laborator dalam revisi tersebut. Padahal peran dan fungsi justice collaborator sudah diakui da­lam sejumlah peraturan perun­dang undangan, mulai dari UU Perlindungan Saksi dan Korban hingga sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

"Meski demikian pemerintah terus mengeluarkan alasan yang tidak relevan dalam merevisi PP tersebut," ujar Lola. 

Mulai dari masalah kelebihan kapasitas hingga maraknya kerusuhan di di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan peman­tauan ICW, jumlah napi korupsi hanya 8.500an. Namun urusan remisi untuk napi tersebut se­lalu menjadi fokus perhatian pemerintah.

ICW juga menolak wacana re­visi PP yang akan mengakomodir peran jaksa, polisi, dan KPK dalam pemberian remisi lewat tim pengamat pemasyarakatan. Tim ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pemberian remisi. 

"Inilah yang namanya nam­bah-nambahin kerjaan, seolah pemberian remisi sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan penegak hukum," ka­tanya.

Lola berharap pemerintah tidak buru-buru mengesahkan revisi PP 99/2012. Menurutnya, perlu ada pengetatan pemberian remisi terhadap napi koruptor, demikian juga dalam hal pem­berian hak atas asimilasi dan pembebasan bersyarat. 

"Kita khawatir PP yang baru nanti akan disalahgunakan un­tuk mengobral remisi bagi para koruptor," tandasnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyebutkan, lapas yang kelebihan kapasitas dan pemberian remisi tidak bisa menjadi alasan untuk merevisi PP 99/2012. 

"Jawaban atas masalah over kapasitas lapas adalah tekan tindak kejahatan itu menjadi sekecil-kecilnya dan lapas tidak akan penuh, atau bangun lapas baru," katanya.

Mengenai pemberian remisi yang dinilai sebagian pihak diskriminatif terhadap napi korupsi, Fickar mengingatkan, Indonesia telah menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. "Kejahatan luar biasa ini perlu penanganan khusus dari hulu ke hilir, makanya dibuat Undangn-Undang KPK, Undangn-Undang Tipikor, Undangn-Undang PPATK, dan Undangn-Undang Perlindungan Saksi dan Korban," paparnya.

Fickar menambahkan, tidak benar jika PP 99/2012 berten­tangan dengan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Apalagi PP tersebut pernah di judicial review ke Mahkamah Agung dan dinyatakan tidak bertentangan dengan undang undang. 

"Mengubah PP 99/2015 sa­ma halnya dengan mengubah komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Jika itu terjadi maka rezim saat ini bakal lebih toleran pada koruptor," tandasnya.

Anggota biro hukum KPK, Rasamala Aritonang mengklari­fikasi surat pimpinan KPK yang ditandatangani Abraham Samad soal dukungan terhadap revisi PP 99/2012 khususnya soal sta­tus justice collaborator dalam hal pemberian remisi. 

"Waktu itu muncul permintaan lapas ke KPK mengenai keterangan apakah napi yang mengajukan permintaan remisi adalah justice collaborator dan sudah membayar uang peng­ganti, dalam surat tersebut juga sudah ditegaskan bahwa yang sudah terpidana tidak bisa menjadi justice collaborator," terangnya.

Dia menekankan, setiap KPK menetapkan seseorang menjadi justice collaborator, informas­inya selalu ditembuskan ke Kementerian Hukum dan HAM dan lapas. Dia mengatakan, yang menjadi persoalan adalah jika remisi diberikan lebih dari sekali. 

"Inilah yang menjadi perso­alan administrasi, belakangan ada Permenkumham (peraturan Menteri Hukum dan HAM) soal jangka waktu 12 hari tidak direspons maka aparat hukum dianggap sudah menyetujui pemberian remisi tersebut," katanya.


Baca juga :









COMMENTS

Nama

bencana,3,bisnis,59,daerah,185,daerahjakarta,1226,daerahpadang,42,ekonomi,401,hiburan,30,hukum,921,inspirasi,11,internasional,233,islam,398,kesehatan,10,kriminal,89,militer,14,olahraga,22,opini,15,pahlawan,5,pendidikan,17,peristiwa,735,politik,1100,selebriti,44,sosial,103,teknologi,3,tips,3,tokoh,7,video,114,
ltr
item
Media Pribumi: Pemerintah Ngebet Revisi PP No 99 Tahun 2012, Akhirnya Koruptor Bebas Dapat Remisi Berkali-kali Revisi
Pemerintah Ngebet Revisi PP No 99 Tahun 2012, Akhirnya Koruptor Bebas Dapat Remisi Berkali-kali Revisi
https://4.bp.blogspot.com/-SPMd6vgbrmI/V9GFZ1T2LWI/AAAAAAAAfB8/OLdjsDrvdBs_0ie6R6ZAkdpzWm49YbhOgCLcB/s640/jokowi%2Bremisi%2Bkomputer.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-SPMd6vgbrmI/V9GFZ1T2LWI/AAAAAAAAfB8/OLdjsDrvdBs_0ie6R6ZAkdpzWm49YbhOgCLcB/s72-c/jokowi%2Bremisi%2Bkomputer.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2016/09/pemerintah-ngebet-revisi-pp-no-99-tahun.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2016/09/pemerintah-ngebet-revisi-pp-no-99-tahun.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy