Ahok Ingatkan PNS Tidak Korupsi

post-feature-image

Media Pribumi - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar tidak melakukan tindak korupsi.

Peringatan tersebut disampaikan secara langsung oleh Basuki ketika menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan IRTI, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).

Menurut dia, revolusi bukan hanya dilakukan dengan mengorbankan keringat, darah dan nyawa. Terutama bagi para PNS, revolusi saat ini dapat dilakukan dengan cara lain, yakni dengan tidak melakukan revolusi.

"Untuk para PNS, bahkan juga politisi, revolusi bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan tindak korupsi. Jadi, jangan korupsi," kata Ahok.

Dia menuturkan akar dari segala permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sehingga, seluruh pihak diimbau untuk dapat memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya.

Selain tidak melakukan tindak korupsi, mantan Bupati Belitung Timur itu juga berpesan kepada seluruh PNS agar terus meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

"Para pahlawan sudah lebih dulu mengorbankan nyawa untuk mencapai kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah meneruskan perjuangannya. Jangan korupsi dan layani masyarakat dengan baik," ungkap Ahok dikutip Antara.

Selain Basuki, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, serta beberapa pejabat Pemprov DKI lainnya.

Diskresi Reklamasi

Bagimana dengan diskresi reklamasi yang dilakukan Ahok? Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan birokrat tak boleh bertindak tanpa ada landasan hukum atau acuan yang jelas. Pernyataan ini menanggapi diskresi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai barter pembangunan fasilitas umum dengan kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang sedang diusut KPK.
Menurut Agus, semua tindakan yang belum memiliki dasar hukum di tingkat pusat boleh dibuatkan peraturan pada tingkat daerah, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Maka, sebelum melaksanakan diskresi, seharusnya Ahok membuat peraturan daerah lebih dulu.

"Jangan kemudian kita sebagai birokrat bertindak sesuatu tanpa acuan peraturan perundang-undangan, kan enggak boleh," kata Agus di kantornya, Jumat, 20 Mei 2016.

Tidak adanya aturan yang melandasi diskresi tadi, Agus melanjutkan, memunculkan persoalan. "Kalau enggak ada peraturannya, itu kami ada tanda tanya besar," ucap Agus.

Persoalan diskresi ini mencuat berkat Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja. Dia mengaku kepada penyidik KPK bahwa ada 13 proyek PT Muara Wisesa Samudra, perusahaan anak usaha Agung Podomoro, yang anggarannya akan dijadikan pengurangan kontribusi tambahan proyek reklamasi. Pengurangan terjadi kalau Agung Podomoro membangun fasilitas umum untuk DKI Jakarta.

Pengembang yang dimintanya membangun proyek pengurang kontribusi selain Podomoro adalah PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, dan PT Jaladri Eka Paksi.

Ahok sudah menjawab. Dia menerangkan, proyek pengurang kontribusi tambahan itu dilakukan berdasar wewenang diskresi yang dia miliki. Ahok mengakui, ketika diskresi diputuskan pada 2014, memang belum ada dasar hukumnya. Diskresi, menurut Ahok, juga dijadikan pengikat komitmen pengembang yang awalnya menolak membayar kontribusi tambahan reklamasi di depan mengingat izin pelaksanaan reklamasi belum terbit.

Sumber : harianterbit

Baca juga :









COMMENTS

Nama

bencana,3,bisnis,60,daerah,189,daerahjakarta,1228,daerahpadang,43,ekonomi,403,hiburan,30,hukum,949,inspirasi,11,internasional,235,islam,399,kesehatan,10,kriminal,90,militer,14,olahraga,23,opini,15,pahlawan,5,pendidikan,17,peristiwa,746,politik,1104,selebriti,44,sosial,106,teknologi,3,tips,3,tokoh,8,video,115,
ltr
item
Media Pribumi: Ahok Ingatkan PNS Tidak Korupsi
Ahok Ingatkan PNS Tidak Korupsi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar tidak melakukan tindak korupsi.
https://1.bp.blogspot.com/-hvUA9EN4540/V_LKViJYxMI/AAAAAAAAiuA/TqFA-s5GOmc_cyBYPWSuCXwW8EMcXPVTACLcB/s640/ahok%2Breklamasi%2Bsuap.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hvUA9EN4540/V_LKViJYxMI/AAAAAAAAiuA/TqFA-s5GOmc_cyBYPWSuCXwW8EMcXPVTACLcB/s72-c/ahok%2Breklamasi%2Bsuap.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2016/10/ahok-ingatkan-pns-tidak-korupsi.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2016/10/ahok-ingatkan-pns-tidak-korupsi.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy