Jokowi Diingatkan Untuk Perhatikan Analisis Panglima TNI terkait Negara Asing

post-feature-image

Media Pribumi - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai analisis Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa banyak negara iri terhadap kekayaan alam dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Bhinneka Tunggal Ika, terancam perpecahan benar adanya.

Menurut Arief, salah satu serangan asing terhadap perekonomian yakni melalui rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52  tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan PP Nomor 53 tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

“Pernyataan Panglima benar, bahkan bukan hanya iri tapi juga ingin merampok Indonesia. Apalagi saat keadaan pertumbuhan Ekonomi dunia memburuk, Presiden Joko Widodo berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi domestiknya tetap stabil,” kata Arief dalam keterangannya, Minggu (13/11).

Dia menilai revisi PP 52 dan 53 tersebuf mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang seharusnya dikuasai negara menjadi dikuasai asing,” paparnya.

Ia menjelaskan, sebagai negara berkembang memang wajar pertumbuhan di sektor telekomunikasi yang tinggi  sangat menarik bagi korporasi asing.

Menurut dia, hal ini membuat korporasi asing berhasrat untuk  menikmati pertumbuhan sektor telekomunikasi Indonesia dengan modal yang kecil tapi untung besar.

“Rencana revisi PP 52 dan 53 terkait Penurunan Tarif Interkoneksi dan terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan yang kental dengan kepentingan korporasi asing untuk menipu Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN,” kata Arief.

Dia menilai dalih revisi kedua PP itu untuk  menarik dan memuaskan korporasi asing  masuk ke sektor telekomunikasi merupakan jebakan licik. Sebab, tambah dia, revisi kedua PP tersebut memang akan menarik asing untuk berinvestasi lebih banyak untuk merampok ‘kue’ ekonomi Indonesia.

“Jelas betul bahwa revisi PP 52 dan 53 hanya menguntungkan asing yang tidak mau mengucurkan modal untuk membangun jaringan telekomunikasi secara menyeluruh dan merata di Indonesia,” ujar Arief.

Menurutnya, Revisi PP 52 dan 53 membuat operator telekomunikasi menjadi semakin malas membangun. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan jaringan telekomunikasi tidak menyeluruh dan tak merata hingga ke pelosok negeri.
Akibatnya, persaingan usaha menjadi tidak sehat, terdapat perjanjian antaroperator telekomunikasi terkait pengaturan produksi, harga maupun penguasaan pasar.

Dengan demikian dapat merugikan BUMN sektor telekomunikasi yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun jaringan dengan nilai kerugian dalam lima tahun mencapai Rp 200 triliun.

“Dengan kerugian BUMN, maka kerugian negara akibat revisi PP 52 dan 53 mencapai Rp 100 triliun dalam 5 (lima) tahun,” jelasnya.

Selain merugikan BUMN dan negara, revisi PP 52 dan 53 juga berdampak buruk bagi warga khususnya di wilayah non-profit, karena tidak terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses telekomunikasi.

“Ketentuan dalam revisi PP 52 dan 53 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sehingga jika dipaksakan akan batal demi hukum melalui judicial review,” ujarnya.

Karenanya, FSP BUMN bersatu mendesak Presiden Joko Widodo  yang membawa misi perekonomian Trisakti dan Nawacita untuk membatalkan revisi PP 52 dan 53.

Pihaknya mengapresiasi perjuangan Kementerian BUMN yang telah berusaha menolak revisi kedua PP tersebut karena banyak dampak negatif bagi ekonomi nasional dan BUMN sektor telekomunikasi. [pojoksatu]

Baca juga :









COMMENTS

Nama

bencana,3,bisnis,59,daerah,182,daerahjakarta,1211,daerahpadang,42,ekonomi,400,hiburan,30,hukum,904,inspirasi,11,internasional,233,islam,397,kesehatan,10,kriminal,89,militer,14,olahraga,22,opini,15,pahlawan,5,pendidikan,17,peristiwa,714,politik,1095,selebriti,44,sosial,102,teknologi,3,tips,3,tokoh,7,video,114,
ltr
item
Media Pribumi: Jokowi Diingatkan Untuk Perhatikan Analisis Panglima TNI terkait Negara Asing
Jokowi Diingatkan Untuk Perhatikan Analisis Panglima TNI terkait Negara Asing
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai analisis Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa banyak negara iri terhadap kekayaan alam dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Bhinneka Tunggal Ika, terancam perpecahan benar adanya.
https://2.bp.blogspot.com/-j2wG6EMp1SU/WCiC9CYON1I/AAAAAAAAoLk/v9BSiGsfLrI6Ati8fMCfPa5xLmszbn0BQCLcB/s640/gatot%2Babu%2Bsyaap.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-j2wG6EMp1SU/WCiC9CYON1I/AAAAAAAAoLk/v9BSiGsfLrI6Ati8fMCfPa5xLmszbn0BQCLcB/s72-c/gatot%2Babu%2Bsyaap.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2016/11/jokowi-diingatkan-untuk-perhatikan.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2016/11/jokowi-diingatkan-untuk-perhatikan.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy