Barter UPS-Sumber Waras Dua Anggota DPRD Dibui, Sakti Ahok Tak Tersentuh, Kok Bisa ?

post-feature-image

Media Pribumi - ‎Dua kasus yang merugikan negara, yakni pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) disebut-sebut memiliki keterkaitan. Dalam kasus ini dua anggota DPRD DKI, Fahmi Zulfikar dan Firmansyah, sudah di bui. Namun Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampak sakti, seakan tak tersentuh dalam kasus tersebut.

‎Pengamat politik Prof Tjipta Lesmana, mengatakan bahwa Gubernur Ahok lambat laun akan terkena batunya sendiri. Salah satu contohnya, kata dia, kasus pembelian tanah Sumber Waras yang menjadi ihwalnya.

"Ahok ini akan kena batunya. Lihat saja kasus yang dihadapi saat ini, di mana pembelian tanah Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemda DKI," tegasnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Ia juga mengungkapkan, hasil ini terjadi lantaran sikap Ahok yang tidak memiliki komunikasi yang baik dan santun. Siapapun, lanjutnya, Ahok konfrontasi, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan tugasnya, mengaudit penyalahgunaan.

"Cuma dia saja yang melawan kepada BPK. Pihak lain tidak seperti dia. Dia konfrontasi semua lembaga dan instansi, termasuk BPK yang telah mengaudit. Dan komunikasi Ahok sangat jelek," ucapnya.

Sikap yang dimiliki Ahok ini termasuk sikap aneh. Padahal tugas BPK memang demikian adanya. "Maka itu ia aka kena batunya. Termasuk kasus UPS yang ia ‘jadikan’ target haji Lulung. Dalam hal ini saya tidak membela haji Lulung," sambungnya.

Pilih Kasih

Disisi lain, ‎pakar hukum tata negara Margarito mengaku tidak setuju dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya pilih kasih. Salah satu contohnya, dalam mengusut kasus dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Menurutnya, selain minimal dua alat bukti, KPK saat ini juga mengaitkan soal ada tidaknya niat jahat saat akan menetapkan seseorang sebagai tersangka. "Niat jahat itu urusan Tuhan, bukan urusan KPK. KPK bukan Tuhan," kata Margarito saat dihubungi di Jakarta,‎

Margito menambahkan, jika seperti itu cara kerja KPK malah memperlihatkan bahwa lembaga antirasuah itu pilih kasih dalam menangani kasus korupsi yang ada. Akibatnya Ahok seperti memiliki kesaktian, sehingga belum tersentuh secara hukum.

"Kalau benar-benar terjadi ya KPK jadi kelihatan bekerja berdasarkan rasa suka-suka. Dalam kasus ini KPK yang minta sendiri kok. BPK sudah audit dan menghitung. Diserahkan dan terus KPK (malah) bilang masih diselidiki. Untuk apa? Kan sudah jelas," tukas Margito.

Elektabilitas

Sementara itu, Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan, sulit bagi Ahok untuk berkelit ketika fakta-fakta hukumnya ada dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi siapapun yang melanggar.

Menurut dia, publik nantinya akan menilai dan merespon atas putusan bersalah terhadap Ahok. Yang kedua menurut Siti, keputusan tersebut akan memberi konsekuensi berbeda.

"Apalagi kalau sampai publik mengetahui pemeriksaan tersebut ternyata basa-basi saja. Ini justru akan memicu kekecewaan. Pemimpin itu kalau bisa jangan kerap bersentuhan dengan hukum. Itu bisa menurunkan citranya,"  ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Siti melanjutkan, pemimpin yang kerap berurusan dengan hukum berarti menunjukkan ada kesalahan dalam pemerintahannya.
Seperti diketahui, Cagub DKI Petahana, Ahok, tersangkut sejumlah kasus seperti pembelian lahan Sumber Waras, suap reklamasi Teluk Jakarta, UPS, dan gugatan penggusuran. Hal itulah yang membuat dia kerap diperiksa KPK dan Polri, termasuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berjanji akan menentukan nasib dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Namun hingga kini sejak janji tersebut diucapkan awal Desember 2016 lalu, KPK belum juga membongkar dan menyelidiki pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar.

Kepala Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang menyebutkan salah satu yang belum ditemukan dalam penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras adalah keuntungan dari pemegang kebijakan. Meski sudah terdapat adanya kerugian negara namun dalam delik Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus ada satu delik lagi yakni memperkaya diri sendiri.

"Jadi tidak hanya kerugian negara saja tetapi harus ada unsur delik yang lain. Seperti, pelaku mendapatkan keuntungan dari kerugian negara tersebut," jelasnya di Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2016) kemarin.

Harus Serius

Dihubungi terpisah Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta agar KPK serius mengungkapkan kembali kasus Sumber Waras. KPK harusnya malu kepada BPK yang telahmemberikan data adanya aroma korupsl tapi tidak ditindaklanjuti dengan serius.

"Saat ini publik menunggu keberanian KPK untuk menetapkan tersangka dalam kasus Sumber Waras," tegas Uchok.  

Kasus Sumber Waras mencuat setelah BPK menemukan adanya perbedaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan di Jalan Kyai Tapa. Pihak RS Sumber Waras bersedia menjual lahan dengan nilai NJOP Rp20,7 juta per meter persegi yang menyesuaikan NJOP untuk area Jalan Kyai Tapa. Namun, berdasarkan perhitungan BPK, NJOP seharusnya tidak mengacu pada harga Jalan Kyai Tapa melainkan Tomang Utara senilai Rp7 juta per meter persegi. [harianterbit]







COMMENTS

Nama

bencana,4,bisnis,64,daerah,238,daerahjakarta,1459,daerahpadang,50,ekonomi,542,hiburan,36,hukum,1685,inspirasi,18,internasional,270,islam,554,kesehatan,11,kriminal,119,militer,17,olahraga,29,opini,16,pahlawan,5,pendidikan,21,peristiwa,855,politik,1402,selebriti,64,sosial,128,teknologi,4,tips,3,tokoh,11,video,183,
ltr
item
Media Pribumi: Barter UPS-Sumber Waras Dua Anggota DPRD Dibui, Sakti Ahok Tak Tersentuh, Kok Bisa ?
Barter UPS-Sumber Waras Dua Anggota DPRD Dibui, Sakti Ahok Tak Tersentuh, Kok Bisa ?
‎Dua kasus yang merugikan negara, yakni pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) disebut-sebut memiliki keterkaitan. Dalam kasus ini dua anggota DPRD DKI, Fahmi Zulfikar dan Firmansyah, sudah di bui. Namun Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampak sakti, seakan tak tersentuh dalam kasus tersebut.
https://1.bp.blogspot.com/-TsKewu_O8IA/WFdwOldA6DI/AAAAAAAAt3I/_-WdOsVidsIWkvd7OpySGtR8fzZGlXYbwCLcB/s640/jokowi%2Bahok%2Btertawa.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TsKewu_O8IA/WFdwOldA6DI/AAAAAAAAt3I/_-WdOsVidsIWkvd7OpySGtR8fzZGlXYbwCLcB/s72-c/jokowi%2Bahok%2Btertawa.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2016/12/barter-ups-sumber-waras-dua-anggota.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2016/12/barter-ups-sumber-waras-dua-anggota.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy