Bolehkan Asing Kelola Pulau ? Pemerintahan Jokowi Tabrak UU ?!


mediapribumi.com - Langkah pemerintah yang akan mengizinkan investor asing mengelola pulau di Indonesia dinilai menabrak undang-undang (UU). Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan.

Menurut Heri, UU yang dilanggar pemerintah itu adalah UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dimana, terangnya, Indonesia tak mengenal hak pengelolaan pulau.

"UU itu hanya mengenal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yaitu hak pengelolaan atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan," papar politisi Gerindra ini di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (13/01/2017).

"Serta usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang berada di atas permukaan laut maupun permukaan dasar laut," sambungnya.

Bahkan, lanjut Heri, aturan tersebut pun keberadaannya sudah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hak itupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010," ungkap Heri.

Dengan kata lain, kata dia, HP3 dianggap MK bertentangan dengan konstitusi.
"Karena mekanisme HP3 dinilai telah mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," imbuhnya.

Itu sebabnya, terang dia, kemudian diterbitkan UU nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007.

"Jadi, rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan pulau kepada asing, bahkan mengiming -imingi mereka untuk memberikan nama, bisa menabrak undang-undang," tegasnya.

Di samping itu, kata dia, sebelum pemerintah memberikan kelonggaran dengan membolehkan investor asing mengelola bahkan memberikan nama pulau, harusnya pemerintah mengkaji terlebih dahulu aspek kedaulatan dan keamanan dalam negeri.

"Kita merupakan negara maritim, pemanfaatan pulau-pulau kecil harus memperhatikan fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia," tandasnya. (teropongsenayan)







COMMENTS

Nama

bencana,4,bisnis,65,daerah,247,daerahjakarta,1467,daerahpadang,52,ekonomi,556,hiburan,37,hukum,1759,inspirasi,20,internasional,274,islam,565,kesehatan,11,kriminal,121,militer,18,olahraga,30,opini,16,pahlawan,5,pendidikan,24,peristiwa,857,politik,1415,selebriti,66,sosial,133,teknologi,4,tips,3,tokoh,11,video,186,
ltr
item
Media Pribumi: Bolehkan Asing Kelola Pulau ? Pemerintahan Jokowi Tabrak UU ?!
Bolehkan Asing Kelola Pulau ? Pemerintahan Jokowi Tabrak UU ?!
Langkah pemerintah yang akan mengizinkan investor asing mengelola pulau di Indonesia dinilai menabrak undang-undang (UU). Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan.
https://2.bp.blogspot.com/-vUqSm32gWPA/WHigvoecWLI/AAAAAAAAxxU/B-Q4vdYrdCwVBHWj3WsjeAUwJT4JAp3_QCLcB/s640/joluk.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-vUqSm32gWPA/WHigvoecWLI/AAAAAAAAxxU/B-Q4vdYrdCwVBHWj3WsjeAUwJT4JAp3_QCLcB/s72-c/joluk.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2017/01/bolehkan-asing-kelola-pulau.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2017/01/bolehkan-asing-kelola-pulau.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy