Pesidential Threshold Diberlakukan, Pemilihan Umum Berubah Pemiluhan Umum

Pesidential Threshold Diberlakukan, Pemilihan Umum Berubah Pemiluhan Umum

mediapribumi.com - PANITIA Khusus (Pansus) Komisi II DPR dan pemerintah sepakat memasukan Presidential Threshold kedalam rancangan undang-undang yang mengatur Pilpres 2019. Kesepakatan itu diperoleh saat rapat konsinyering beberapa hari lalu di Jakarta.

Tak habis pikir. Entah apa data yang dipakai dan entah bagaimana basis argumentasi yang digunakan Pemerintah dan Pansus UU Pilpres 2019 (sementara kita sebut saja begitu) sehingga mereka tetap memasukan Presidential Threshold ke dalam rancangan UU yang akan menaungi Pilpres 2019 tersebut. Pertanyaan itu muncul karena Pilpres dan Pileg 2019 dilaksanakan secara serentak pada hari yang bersamaan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Entah bagaimana pemerintah dan Pansus membangun alur argumentasi Presidential Threshold ini.

Pertanyaannya adalah ke mana akan merujuk angka Presidential Theshold ini?. Ke hasil pemilu legislatif tahun 2014?. Kalau benar ke hasil Pileg 2014, bukankah itu keputusan yang sangat gawur bin ngawur bin nyeleneh bin asal? Karena itu sama saja dengan mengesampingkan dan melecehkan kedaulatan rakyat pemilik hak suara pada Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Mari renungkan kembali pertanyaan kenapa pemilu perlu diselenggarakan secara berkala dalam negara demokrasi?. Kenapa rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negara demokrasi perlu dimintai pendapatnya secara periodik melalui pemilu. Setiap lima tahun kalau di Indonesia.

Mari renungkan kembali sebelum Kitab Undang Undang Pemilihan Umum (KUHPU) yang katanya dirancang untuk beberapa pemilu kedepan itu tidak berubah menjadi Kitab Undang Undang Pemiluhan Umum karena urusan Presidential Threshold ini.

Mari renungkan kembali dengan pikiran jernih, apakah hasil pemilu 2014 masih memiliki basis legitimasi untuk menjustifikasi proses Pilpres 2019?. Kalau masih, lantas kenapa perlu ada Pileg 2019?. Kenapa tidak sekalian saja hasil pemilu 2014 dikukuhkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024?

Presidential Threshold Pelecehan Kedaulatan Rakyat

Mari renungkan kembali dengan jiwa yang bersih, apakah jutaan pemilih tahun 2014 yang sudah meninggal dunia dan pemilih 2014 yang sudah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, suara mereka masih memiliki kebsahan untuk melegitimasi proses Pilpres 2019, setidaknya untuk legitimasi persyaratan Presidential Threshold?

Mari renungkan dengan penuh kebijaksanaan, apakah jutaan pemilih pemula, baik yang baru memasuki usia sebagai pemilih ataupun yang baru pertama memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya, apakah suara mereka akan diabaikan begitu saja dalam proses pemberian legitimasi Pilpres 2019 terkait Presidential Threshold ini?. Bukankah suara merekalah yang punya kedaulatan untuk melegitimasi seluruh proses pemilu serentak 2019, khususnya kedaulatan penuh untuk melegitimasi seluruh proses Pilpres 2019? Bukan suara dari pemilih di pemilu 2014 yang sebahagian sudah meninggal dunia, dan sebagain kecil sudah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, dan sebahagian lagi sudah beralih pilihannya ke partai lain.

Janganlah dilupakan dan diabaikan bahwa pemilu itu dilaksanakan untuk meminta mandat dan legitimiasi baru dari rakyat setelah berlalunya waktu selama lima tahun. Janganlah dilupakan bahwa pemilu dilaksanakan beranjak dari asumsi bahwa setelah lima tahun mandat dan legitimasi itu sudah kehilangan kekuatan legitimasinya, sehingga harus di up-grade kembali.

Menihilkan hal ini bukankah sama saja dengan menyepelekan dan melecehkan pemilih pemilik hak suara dan pemilik kedualatan penuh pada Pileg dan Pilpres 2019?

Analisis Distribusi Suara/Kursi Tiga Pileg Terakhir

Sekarang mari bicara fakta, bicara angka-angka, bicara porsentase. Bicara fakta, angka, dan porsentase dinamika hasil pemilu Anggota DPR pada tiga pemilu terakhir. Bicara fakta, angka, dan porsentase bagaimana rakyat melalui kedaulatannya dibilik suara membolak-balikkan komposisi kekuatan politik parlemen dan parpol setiap pemilu. Komposisi kekuatan politik parlemen dan parpol yang akan dijadikan rujukan Presidential Threshold tersebut.

Fakta, angka, dan porsentasi yang menunjukan betapa hasil pemilu 2014 sama sekali tidak memiliki basis legitimasi untuk Presidential Threshold 2019.

PDIP. Partai pimpinan Presiden RI ke 5 ini pada pemilu 2004 berhasil memperoleh 109 kursi (dengan 18,53 persen suara), pada pemilu 2009 turun 14 kursi menjadi 95 kursi (dengan 14,03 persen suara), dan kembali mendapat 109 kursi (dengan 18,95 persen suara) di 2014. Pada tiga pemilu terakhir tersebut PDIP mengalami naik turun dukungan pemilih 4 persen - 5 persen. Suara PDIP naik dari 14,6 juta pada pemilu 2009 menjadi 23,6 juta pada pemilu 2014. Cukup fantastis perubahan suara PDIP di dua pemilu terakhir tersebut, sembilan juta suara lebih.

Partai Golkar. PG pada pemilu 2004 berhasil memperoleh 128 kursi (dengan 21,58 persen suara), pada pemilu 2009 turun 21 kursi menjadi 107 kursi (dengan 14,45 persen suara), dan kembali turun ke 95 kursi (dengan 14,75 persen suara) kursi di 2014. Suara PG turun signifikan pada pemilu 2009 dibanding pemilu 2004 sekitar 7 persen suara. Dan walaupun perolehan suara PG naik 0,30 persen suara pada pemilu 2014 namun perolehan kursi di DPR mengalami penurunan lagi sebanyak 12 kursi.

Coba perhatikan, jika Presidential Threshold 20 persen diberlakukan pada Pilpres 2009, dan merujuk pada hasil pemilu sebelumnya (2004), bukankah Partai Golkar di Pilpres 2009 bisa mengusung Capres/Cawapres sendiri karena hasil Pileg 2004 21 persen?. Faktanya hasil Pileg 2009 PG hanya mendulangndukungan 14,75 persen suara.

Partai Demokrat. Perelohan kursi PD pada pemilu 2009 naik luar biasa fantastis. Dari 55 kursi (7,45 persen suara) pada pemilu 2004 naik 95 kursi menjadi 150 kursi (20,85 persen suara) pada pemilu 2009. Dan menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri Capres dan Cawapres di Pilpres 2009, sehingga PD bisa menggandengkan SBY dengan Boudiono sebagai pasangan Capres/Cawapres. Dan yang lebih menarik lagi, walaupun hanya mendapat 55 kursi dan 7,45 persen dukungan suara di Pileg 2004, PD berhasil mendulang suara dan memenangkan Pilpres 2004. Hal ini menunjukan betapa tak ada korelasinya perolehan suara di Pileg dengan suara di Pilpres.

Hasil perolehan PD pada pemilu 2014 sekali lagi menunjukan keperkasaan kedaulatan rakyat. Bagaimana hasil pemilu sebelumnya tidak ada sedikitpun basis legitimasi untuk pemilu kedepan. PD yang mendapat dukungan suara 20,85 persen suara dan 150 kursi pada Pileg 2009, terjun bebas ke 63 kursi dan 10,19 persen suara di Pileg 2014.

Coba dibayangkan, seandainya Presidential Threshold Pilpres 2014 merujuk ke hasil Pileg 2009, bukankah PD akan dengan leluasa mengusung pasangan Capres/Cawapres sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain? Dan walaupun berkoalisi tentulah posisi tawar PD akan sangat dominan?. Nyatanya suara rakyat bicara lain, bahkan tidak sampai separuh suara diperoleh PD di Pileg 2014 dibanding suara yang diperoleh PD pada Pileg tahun 2009.

Masih kurangkah argumentasi berbasis angka dan data real untuk menyatakan bahwa Presidential Threshold Pilpres 2019 tidak bisa sama sekali merujuk pada hasil Pileg 2014?. Mari kita lanjut ke beberapa partai lain yang pergerakan dukungan suaranya cukup fenomenal.

Partai Kebangkitan Bangsa. Akibat didera konflik, PKB pada pemilu 2009 hanya berhasil memperoleh 28 kursi (dengan 4,94 persen suara), padahal pada pemilu 2004 PKB memiliki 52 kursi DPR (dengan 10,57 persen suara), turun 24 kursi. Namun kembali naik dengan memperoleh 47 kursi (9,04 persen suara) pada pemilu 2014. Suara PKB naik turun secara signifikan pada pemilu 2004, 2009, dan 2014, sekitar 5 persen - 6 persen suara. Bahkan PKB dengan basis pemilih traidisional yang cukup solidpun mengalami dinamika yang sangat dinamis pergerakan dukungan suaranya.

Partai Gerindra. Pemilu 2009 adalah pemilu pertama yang diikuti Gerindra, partai yang tak memiliki basis dukungan tradisonal sama sekali seperti PDIP, PKB, dan PAN. Kekuatannya ada pada sosok Prabowo, sebagaimana sosok SBY bagi PD di pemilu 2004. Pencapaian Gerindra di pemilu pertamanya itu berhasil meraup 4,5 juta suara (4,46 persen) dan 26 kursi parlemen. Tak berhenti disitu, lima tahun kemudian, Gerindra berhasil meyakinkan masyarakat pemilih dan mendapatkan 14,7 juta suara (11,81 persen) dan 73 kursi parlemen. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan Gerindra mendulang suara dengan kenaikan sangat signifikan ini (naik 10 juta suara lebih) dan naik 47 kursi DPR cukup bisa meyakinkan kekuatan politik untuk mengusung Prabowo sebagai Capres untuk face to face bertarung di Pilpres 2014 dengan Jokowi yang diusung partai yang sudah mapan, PDIP.

Sekali lagi, jika pada Pilpres 2014 Presidential Threshold merujuk ke hasil pemilu 2009, bukankah peta Pilpres akan lain. Bukankah peta Pilpres 2014 tidak akan menunjukan adanya perubahan dukungan dan keinginan pemilik kedaulatan, yaitu suara rakyat?. Bukankah 10 juta suara yang memilih Partai Gerindra akan diabaikan begitu saja dalam proses pencapresan?

Jangan lupa pula, Partai Nasdem memainkan peran sangat penting dalam menentukan pasangan Capres/Cawapres Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Hal itu menujukan bahwa suara rakyat pada 2014 dengan 2009 itu berbeda. Begitu juga dengan 2019 nanti.

Nasdem sebagai peserta pemilu baru berhasil menyakinkan 8,4 juta rakyat pemilih untuk memberikan suara ke Nasdem. Dan Nasdem berhasil mendudukan 35 kadernya di DPR. Bermodal itu, Nasdem memainkan peran sangat penting dan strategis dalam proses pencapresan Jokowi-JK. Tanpa adanya suara rakyat itu, tak mungkin Nasdem bisa masuk sebagai aktor sentral dalam Pilpres 2014.
Pada Pileg dan Pilpres 2019 tidak ada jaminan tidak akan terjadi perubahan distribusi kekuatan politik parlemen sebagaimana ditunjukan oleh tiga pemilu sebelumnya. Apa lagi pada pemilu 2019 juga diwarnai partai pendatang baru dan potensi perubahan Parliamentary Threshold. Perubahan Parliamentary Threshold bisa saja berakhir dengan adanya partai parlemen saat ini yang terdepak keluar parlemen di tahun 2019.

Menatap Pilpres 2019 Tanpa Presidential Threshold

Itulah kedaulatan rakyat dan untuk itulah pemilu dilaksanakan lima tahun sekali, karena suara rakyat pemilih diasumsikan mengalami dinamika cukup signifikan setiap lima tahun. Pemilu sebelumnya (baca: pemilu 20014 sama sekali tidak memiliki basis argumentasi dan basis legitimasi untuk proses Pilpres kedepan (baca: Pilpres 2019). Dinamika yang terjadi setiap pemilu teramat sangat dinamis. Pada setiap pemili potensi terjadinya perubahan konstelasi dan distribusi kekuatan politik parlemen sangat besar.

Tidak ada sedikitpun alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun empiris bahwa Presidential Threshold untuk Pilpres 2019 merujuk pada hasil Pileg 2014. Sekali lagi, tidak ada sama sekali basis argumentasi teoritis dan empirisnya.

Sebagai konsekwensiny, karena Pilpres dan Pileg tahun 2019 dilaksanakan serentak dan pada hari yang sama, maka memasukan Presidential Threshold kedalam UU yang mengatur Pilpres 2019 adalah merupakan kesalahan yang teramat sangat fatal dilakukan oleh pembuat UU Pilpres, yaitu Pemerintah dan DPR, khususnya Kementerian terkait dan Pansus UU Pilpres Komisi II DPR RI.

Instabilitas Negara dan Legitimasi Presiden Terpilih Dipertaruhkan

Jika pembuat UU yang mengatur Pilpres 2019 tetap ngotot memasukan Presidential Threshold kedalam UU dan Presidential Threshold itu mengacu pada hasil Pileg 2014, maka beberapa kondisi mungkin akan terjadi selama lima tahun pasca Pilpres 2019.

Pertama. Jika partai dan atau gabungan partai pengusung Capres terpilih suaranya dibawah 20 persen, selama lima tahun akan selalu dipertanyakan legitimasi Presiden terpilih karena beranjak dari proses Pilpres yang tidak memiliki pijakan legitimasi yang kokoh dan kuat.

Kedua. Jika partai dan atau gabungan partai pengusung Capres terpilih suaranya dibawah 20 persen, selama lima tahun pemerintahan akan mengalami instabilitas karena setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan kembali pada pertanyaan legitimasi Presiden terpilih karena beranjak dari proses Pilpres yang tidak memiliki pijakan legitimasi yang kokoh dan kuat tersebut. Instabilitas pemerintahan tentu sangat berpengaruh pada instabilitas negara.

MK Benteng Terakhir

Harapan terakhir ada pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan Presidential Threshold ini jika tetap dimasukan dalam UU yang mengatur Pilpres 2019 dan diundangkan pemerintah.

Pihak yang memiliki legal standing perlu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini perlu dilakukan bukan saja karena penerapam Presidential Threshold pada pemilu serentak tahun 2019 tidak memiliki basis argumentasi dan legitimasi teoritis maupun empiris, namun juga demi keadilan dan azas perlakuan yang sama kepada semua peserta pemilu.

MK pernah memerintahkan agar semua parpol diverifikasi ulang oleh KPU, tidak saja parpol baru tetapi parpol yang sudah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dan sudah menempatkan kadernya di DPR juga harus diverifikasi ulang. Baik secara administratif maulun faktual. MK menyatakan pasal UU yang menyatakan hanya parpol baru yang diverifikasi bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat. Pertimbangan MK saat itu adalah demi keadilan dan perlakuan yang sama kepada seluruh parpol peserta pemilu.

Penulis memiliki keyakinan bahwa argumentasi yang sama akan diterima oleh MK terkait penerapan Presidential Threshold dalam pemilu serentak 2019. Karena semua parpol harus diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama pula untuk mengajukan Capres/Cawapres. Presidential Threshold tidak bisa diberlakukan pada pemilu serentak karena itu menciderai azas kesetaraan dan azas perlakuan yang sama untuk semua peserta pemilu serentak.

Mari merenungkan kembali semua dengan kepala dingin, jiwa tenang, dan penuh kebijaksanaan agar Pemiliham Umum (Legislatif dan Presiden) tahun 2019 tidak berubah menjadi Pemiluhan Umum.

Jayalah selalu Indonesia, negara bangsa besar pemimpin dunia dimasa depan, sebagaimana sudah ditekadkan ribuan Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia pada 4 November 2010, dihadapan Kepala Negara Republik Indonesia, yang diberi judul "Tekad Suci Untuk Indonesia". [***] 

Hendra J Kede

Penulis merupakan Redaktur Khusus Kantor Berita Politik RMOL, Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode), Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI 2003-2008 dan 2008-2013 (saat itu sebagai Lembaga semi otonom yang membidangi pemilu di PWI Pusat) [rmol.co]







COMMENTS

Nama

bencana,4,bisnis,65,daerah,260,daerahjakarta,1474,daerahpadang,52,ekonomi,579,hiburan,41,hukum,1865,inspirasi,20,internasional,285,islam,582,kesehatan,11,kriminal,128,militer,18,olahraga,30,opini,16,pahlawan,5,pendidikan,24,peristiwa,860,politik,1439,selebriti,66,sosial,135,teknologi,5,tips,3,tokoh,12,video,192,
ltr
item
Media Pribumi: Pesidential Threshold Diberlakukan, Pemilihan Umum Berubah Pemiluhan Umum
Pesidential Threshold Diberlakukan, Pemilihan Umum Berubah Pemiluhan Umum
PANITIA Khusus (Pansus) Komisi II DPR dan pemerintah sepakat memasukan Presidential Threshold kedalam rancangan undang-undang yang mengatur Pilpres 2019. Kesepakatan itu diperoleh saat rapat konsinyering beberapa hari lalu di Jakarta.
https://1.bp.blogspot.com/-stE7_rm07mk/WNZBTFvYIlI/AAAAAAAA-QI/fsHu_4Do3Xk7y0veKEUhmozsxMGf7dkUgCLcB/s640/503728_04063925032017_pemungutan_suara.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-stE7_rm07mk/WNZBTFvYIlI/AAAAAAAA-QI/fsHu_4Do3Xk7y0veKEUhmozsxMGf7dkUgCLcB/s72-c/503728_04063925032017_pemungutan_suara.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2017/03/pesidential-threshold-diberlakukan.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2017/03/pesidential-threshold-diberlakukan.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy