Panik, Luhut Tantang Debat Para Penentang Reklamasi


mediapribumi.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan segera membahas kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang telah dimoratorium sejak 2016 silam.

Luhut juga meminta pihak-pihak yang selama ini terus menentang pengerjaan proyek reklamasi itu sendiri mau berkomunikasi langsung.

"Saya akan undang semua stakeholder, termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara. Biar jangan bicara di koran saja. Coba bicara secara ilmiah. Di mana salahnya, bawa datanya," tantang Luhut, di kawasan Pelelangan Ikan Cilincing, Jakarta Utara, pada Sabtu (6/5).

Pasalnya, kata Luhut, pengerjaan proyek reklamasi, bersama pembangunan tanggul raksasa di pesisir Jakarta yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini bukan proyek asal-asalan yang diajukan tanpa pertimbangan mendalam.

"Kami kan juga enggak mau negeri ini rusak. Jadi, jangan terus menuduh macam-macam. Asal ngomong saja," ujarnya.

Luhut menuturkan, hingga saat ini ia belum bertemu gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sejak awal mengampanyekan tolak reklamasi.

"Soalnya kajian Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) belum selesai. Jadi belum terpikir ke arah situ. Nanti kalau sudah selesai, saya akan undang," katanya.

Sejak masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang mengumbar janji akan menghentikan reklamasi.

Dalam situs jakartamajubersama.com, proyek reklamasi disebut harus berhenti lantaran bertujuan komersial dan dianggap merugikan sekitar 15 ribu nelayan di Teluk Jakarta.

Anggota Dewan Pakar Anies-Sandi, Reiza Patters menjelaskan, reklamasi tidak menyelesaikan persoalan apapun di Jakarta.

"Justru menambah persoalan seperti banjir. Jadi dia tidak menjadi solusi permasalahan di Jakarta yang sebetulnya lebih perlu dikerjakan dan tidak berpihak pada publik kebanyakan," kata Reiza kepada CNNIndonesia.com.

Dari rencana 17 pulau, sudah ada empat pulau yang dibangun yaitu C, D, G, dan N. Pulau C dan D digarap PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Group; Pulau G digarap PT Muara Wisesa Samudra sebagai anak perusahaan PT Agung Podomoro Group; dan Pulau N digarap PT Pelindo II yang menjadi Pelabuhan Kalibaru atau New Tajung Priok.

Empat pulau lain yang telah mengantongi izin pelaksanaan sehingga pengembang boleh mulai menimbun tanah di lokasi tersebut adalah F, H, I, dan K. Pulau F dipegang oleh PT Jakarta Propertindo, Pulau H dikembangkan oleh PT Taman Harapan Indah, dan Pulau I serta K dikerjakan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.

Untuk pulau lainnya, A, B, E, J, L, M, O, P, dan Q, belum bisa mulai dikembangkan karena baru memegang izin prinsip, dan belum mengantongi izin operasional.

Reiza menilai, izin itu ilegal lantaran tidak didasari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang memadai.

Sementara itu, peraturan daerah tentang zonasi juga belum ada. Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategies Pantai Utara Jakarta hingga kini masih bergulir di DPRD DKI.

"Karena itu sangat mungkin dihentikan, dan harus malah. Karena izin operasional pembangunan yang diterbitkan gubernur, tidak mengikuti peraturan di atasnya," kata Reiza.

Peraturan yang dimaksud Reza adalah UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diubah menjadi UU Nomor 1/2014; UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Perpres 54/2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Permen PU No 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan PerMenLH No 05/2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (cnn)







COMMENTS

Nama

bencana,4,bisnis,65,daerah,260,daerahjakarta,1474,daerahpadang,52,ekonomi,579,hiburan,41,hukum,1865,inspirasi,20,internasional,285,islam,582,kesehatan,11,kriminal,128,militer,18,olahraga,30,opini,16,pahlawan,5,pendidikan,24,peristiwa,860,politik,1439,selebriti,66,sosial,135,teknologi,5,tips,3,tokoh,12,video,192,
ltr
item
Media Pribumi: Panik, Luhut Tantang Debat Para Penentang Reklamasi
Panik, Luhut Tantang Debat Para Penentang Reklamasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan segera membahas kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang telah dimoratorium sejak 2016 silam.
https://4.bp.blogspot.com/-5VO5Vk2OFvo/WQ7nstRrZGI/AAAAAAABInY/Nw4zbFXcsrUi-Yqs5e3KPWyAqVJ6vaVUwCLcB/s640/luhu.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5VO5Vk2OFvo/WQ7nstRrZGI/AAAAAAABInY/Nw4zbFXcsrUi-Yqs5e3KPWyAqVJ6vaVUwCLcB/s72-c/luhu.jpg
Media Pribumi
http://www.mediapribumi.com/2017/05/panik-luhut-tantang-debat-para.html
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/
http://www.mediapribumi.com/2017/05/panik-luhut-tantang-debat-para.html
true
38148814961745276
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Baca Lebih Lanjut Reply Cancel reply Hapus Oleh Home PAGES Berita View All Berita Terkait LABEL Kumpulan Berita SEARCH Seluruh Berita Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy